Foto/net  

nusakini.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, cukup prihatin karena ada pihak-pihak yang mempolitisasi pelarangan alat tangkap cantrang. Padahal kebijakan ini dibuat untuk kesejahteraan nelayan dan menjaga sumber daya kelautan.

"Kita ini sedang reform kelautan dan perikanan. Saya mohon politikus untuk tidak mempolitisasi. Ini urusan kedaulatan pangan dan kekayaan alam kita. Kalau ini berantakan hanya karena politisasi, kasihan masyarakat," kata Susi dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (4/5/2017) kemarin.  

• KKP Tegaskan Komitmen Kelola Kawasan Konservasi Nasional di Papua Barat
• Hari Pertama Syahrul Yasin Limpo, Menteri KKP ad interim
• Presiden Jokowi Minta Petambak Udang di Muara Gembong Tidak Buru-Buru Perluas Usaha
• 1.900 Peserta Akan Hadiri ‘Our Ocean Conference 2018’
• Menteri Susi Imbau Dunia Internasional Pertegas Komitmen Permberantasan Illegal Fishing

Jika ada pihak yang tak setuju dengan kebijakannya, kata Susi, sampaikan protes lewat jalur-jalur resmi. Jangan menggulirkan isu yang mengaburkan fakta, membuat gaduh, menghabiskan energi. 

"Kalau enggak suka Menteri Susi pakai surat resmi, jangan pakai isu cantrang, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak," tukasnya.  

Politikus harusnya bersikap negarawan, berpikir untuk jangka panjang, bukan untuk kepentingan jangka pendek saja. "Saya yang (lulusan) SMP, yang bodoh, berpikir jauh ke depan. Anda yang pintar punya kuasa, wewenang kok malah sebaliknya. Bagaimana ini? Dunia ini terbalik," Susi berseloroh. 

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Cantrang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor. Larangan penggunaannya terdapat dalam Permen Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets). (b/mk)